Jumlah partai peserta Pemilu 2009 relatif cukup banyak. Begitu banyak sehingga masyarakat cenderung mengernyitkan dahi saat ditanya seputar partai-partai peserta Pemilu 2009. Bukan hanya itu, cara menentukan pilihan saat masuk di bilik suara pun menjadi hal yang membuat banyak orang masih tak  faham dan mengerti. Mana yang dinyatakan sah.. ; mencontreng? mencoblos? memberi tanda garis? atau asal membubuhkan sembarang tanda –selama ada nomer partai peserta Pemilu yang dipilih?!

Dari kacamata awam, seolah masalah ketidak-jelasan  ini merupakan masalah yang hanya aktual dan berlaku bagi kalangan masyarakat umum belaka. Ternyata tidak demikian! Tragisnya, ketidakpastian dan ketidaktahuan akan  cara mana yang benar ini, juga dialami hampir seluruh pimpinan parpol peserta Pemilu. Pergantian demi pergantian mencontreng, membuat sebagian besar  pimpinan partai (termasuk diri saya) kesulitan mensosialisasikan kepada calon pemilih bagaimana cara yang benar melakukan pilihan pada saat berada di bilik suara.

Baru saja disosialisasikan oleh partai bahwa yang sah hanya satu contrengan (pilih partai atau nama caleg), tiba-tiba tersiar isyu bahwa membuat dua contrengan pun(partai dan nama caleg) sah adanya! Belum lagi selesai mensosialisasikan cara kedua, datang keputusan yang memberlakukan cara yang lebih variatif –dari hanya satu cara: memberi tanda contrengan, menjadi banyak cara –yang penting asal memberi tanda!

Tidak hanya sampai di masalah contreng mencontreng dan berbagai ketidakjelasan sebelumnya yang membuat banyak pimpinan partai blingsatan. Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan bahwa suara terbanyak yang menjadi acuan, ternyata para pimpinan partai masih harus menunggu apakah tanpa adanya Perpu, fihak KPU akan tetap melaksanakan keputusan MK tsb. ..atau, TETAP MEMBERLAKUKAN NOMER URUT SEBAGAI ACUAN –karena memiliki kejelasan payung hukum. Masalah ini secara politis kian diperuncing dengan suara kaum perempuan yang merasa terdzolimi dengan adanya kebijakan MK ini.

Pada sisi lain, sejumlah ketidak pastian, selain sekian masalah yang sudah saya beberkan di atas, ketegangan diperuncing oleh keresahan yang ditimbulkan  putusan MK seputar Paliamentry threshold. Bayangkan saja, betapa seorang caleg yang lewat Pemilu langsung dipilih rakyat dan sudah bekerja siang malam bersama ribuan pendukungnya –dan terpilih… tiba-tiba harus dianulir haknya sebagai wakil rakyat hanya karena partai yang dijadikan kendaraan tidak mendapat 2,5% suara secara nasional.

Dengan kata lain, yang tak memenuhi kewajiban adalah partainya, koq yang divonis dan diberangus justru calegnya. Analoginya seperti seseorang yang sudah membeli tiket, membayar fiskal, airport tax dsb; hak terbangnya dinyatakan hangus gara-gara si pesawat dinyatakan tak layak terbang! Dalam keadaan seperti ini sang penumpang pasti berang dan tidak terima. Dan ketika sang penumpang kebetulan orang yang mempunyai massa mereka pasti menuntut turun ke jalan meminta kompensasi atau ganti sarana transportasi sehingga pilihan mereka tetap dapat mencapai tujuan.

Belum lagi membayangkan saat kita memasuki tahapan Pemilu PilPres. Bayangkan, peminatnya cukup banyak dan  rata-rata semuanya sangat bernafsu! Sementara jatah (slot) yang tersedia rasanya hanya mampu memunculkan paling banyak tiga calon. Pasalnya calon yang bisa maju harus mampu mengantungi 25% suara pemilih secara nasional. Kalau kita bagi 4 secara rata, sangatlah tidak mungkin. Kurang angka di sana sini pasti terjadi.. dan bila saling kuat tarik menariknya, jangan-jangan hanya akan ada dua calon yang bakal maju. Pertanyaannya, apakah para calon lain berikut para pendukungnya yang kebagian ‘tiket’ untuk maju akan hanya tinggal diam dan menerima begitu saja?

Belajar dari preseden Pemilihan Bupati dan Gubernur yang menimbulkan sejumlah gesekan cukup serius, tidak menutup kemungkinan hal serupa dan bahkan lebih masiv dan keras dapat terjadi –bukan hanya pada saat tengah berlangsung dan sesudah pemilihan Presiden; namun dari tahapan menentukan siapa yang layak dan berhak maju sebagai Capres dan Cawapres pun,  rasanya sudah bakal memanas!

Dari sekian catatan ini, cukup alasan bagi saya untuk mengatakan bahwa Pemilu kali ini adalah Pemilu yang paling rawan konflik.  Pertama, karena sejak awal penentuan partai mana yang berhak ikut Pemilu saja sudah terjadi kekacauan! Belum lagi kerja legeslasi DPR yang kacau-balau  dan kebijakan MK yang sangat pragmatis.  Disusul pula dengan kerja KPU yang begitu tak menentu, serba dadakan dan penuh kejutan.  Ditambah lagi tingkat kematangan berdemokrasi yang rendah, pimpinan partai-partai besar yang masih belum juga dewasa berpolitik, plus massa rakyat yang minus pendidikan politik sekian lama… ini semua merupakan lahan subur bagi terjadinya chaos atau amok, yang sangat tidak kita harapkan!

Lewat catatan cukup panjang ini, saya hanya berkeinginan menegaskan pada masyarakat bangsa ini agar mau melihat kenyataan betapa negeri ini benar-benar tengah berada dalam keadaan krisis politik dan moral politik yang sangat kritis.

Tanpa berniat menyudutkan fihak manapun –demi kepentingan masa depan bangsa yg lebih luas, saya memberanikan diri untuk mengajak kawan-kawan pembaca melihat dengan jernih; sejauh mana tanggungjawab partai-partai besar dan partai penguasa  (para penentu kebijakan politik) terhadap situasi yang sangat memprihatinkan seperti sekarang ini?

Bila ada sangsi yang harus dijatuhkan, sangsi sosial/politik seperti apa yang layak mereka terima.. dan apabila dukungan yang harus diberikan, dukungan seperti apa pula yang harus diberikan agar mereka dapat menjadi partai yang memberi nilai tambah kepada percepatan pertumbuhan demokrasi yang sehat dan mensejahterakan rakyat sebagaimana harapan?! Dengan kata lain, agar partai-partai besar ini dapat benar-benar menjadi asset nasional dan bukan malah menjadi liabelitas nasional!

Amatan saya ini bisa saja keliru, oleh karenanya tanggapan Anda akan sangat menambah wawasan saya, terimakasih!

Belum lama ini saya sempat bicara dengan seorang kawan yang kebetulan seorang pelaku bisnis yang relatif sangat sukses dan namanya cukup dikenal masyarakat luas, terutama dikalangan masyarakat pebisnis.  Saya tanyakan pada dia apa yang membuat ekonomi kita sampai kehilangan daya dan tak berkembang sebagaimana harapan para pelaku ekonomi terutama di wilayah  sektor riil?

Jawabannya cukup mengejutkan; pertama, menurutnya, karena para penentu kebijakan di tingkat pemerintahan pusat (baca: para menteri kabinet di wilayah sektor Ekuin) lebih didominasi oleh para akademisi yang domain kerjanya cenderung melulu berkutat di wilayah TEORI semata. Tanpa bekal pengalaman lapangan (empiric-praktisi) seringkali mereka melahirkan kebijakan yang jauh dari kebutuhan para pelaku ekonomi (lapangan) saat mereka harus survive atau berupaya mengembangkan usahanya menghadapi  realita pasar atau kondisi riil kehidupan per-bisnisan di lapangan nyata. Singkatnya, mereka lebih berkutat di level kreasi dan reaksi di alam imajinasi dengan bermodalkan angka-angka statistik (ansich) yang terkadang tidak pas dan bahkan seringkali terjadi missing link –antara angka yg disuguhkan dengan realita lapangan. Sementara mengelola bisnis (perusahaan dalam konteks sederhana) maupun mengelola perekonomian sebuah negara diperlukan bukan hanya semata teori, tapi juga keharusan memahami nuansa, kultur dan berbagai trik serta pengalaman melakukan eksekusi dalam berbagai cuaca, merupakan SENI menentukan kebijakan dan keputusan yang harus dimiliki oleh seorang penentu kebijakan di wilayah ini!

Nah, dalam kacamata dan pengamatan kawan saya ini, di Kabinet Bersatunya  SBY-Kalla,  figur seperti dimaksud, tidak didapat! Yang menjadi andalan hanyalah mereka para ekonom yang lebih mahir dan nyaman berkutat di wilayah ekonomi makro; tanpa memahami dan menjiwai kultur lapangan maupun masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi, utamanya di wilayah sektor riil..! Makanya kebijakan mereka pun terkesan tambal sulam dan terkesan menggantung di awang-awang yang hanya indah dilihat namun pahit untuk dirasakan.. apalagi bila harus ditelan!

Alasan kedua, karena tidak jelasnya arah kebijakan politik ekonomi dan kurang kuatnya kemauan politik pemerintah dalam melakukan keberpihakan pada pengusaha Nasional… karena terlalu tunduk pada pesan dan petunjuk Washington dan para pemimpin dan pebisnis dari negara-negara donor.!

Ada baiknya , masih menurut kawan saya ini, kita belajar dari cara bagaimana Mahatir mengambil dan melakukan kebijakan-kebijakan politik ekonomi untuk negerinya yang membuat M’sya bisa kokoh dan berwibawa secara ekonomi seperti sekarang ini. Setidaknya Mahatir mau mendengar!Jadi, lagi-lagi kepribadian dan percaya diri dari pemimpin negeri yang menjadi persoalan!

Nah, begitu kira-kira hasil rangkuman percakapan  dengan kawan saya ini di sebuah pertemuan santai antar kawan..!

Apakah Anda setuju dengan pendapat kawan saya ini? Secara pribadi saya cukup dapat menerima argumentasinya dan menurut amatan saya menjadi logis ketika realita perkembangan di wilayah sektor riil memamg sangat memprihatinkan! Komentar Anda?

Banyak yang telah memberi komentar atas tulisan saya. Hal ini membuat saya semakin yakin bahwa masih sangat banyak yang mencintai negeri ini.  Saya ucapkan terimakasih atas berbagai tanggapan dan maaf kan juga kalo tak dapat membalas satu persatu respon yang diberikan. Saya akan rangkum dalam bentuk sebuah tulisan baru.  Jika agak lamban mengelola Blog ini, harap maklum karena posisi saya yang mengharuskan saya travel keliling Nusantara.. harap sabar dan terimakasih banyak!

Saya bukan seorang ekonom dan juga tak terlalu mendalami ekonomi sebagai ilmu. Bisa jadi komentar mengenai ekonomi menjadi naif dan apa adanya.

Yang saya gunakan memhami hiruk-pikuk perekonomian nasional hanya dengan cara membaca kondisi obyektif kehidupan perekon0mian rakyat kebanyakan dan kehidupan secara umum –yang berkaitan dengan berbagai kebijakan ekonomi pemerintah sebagai sumber masalah!

Menurut saya belakangan ini semakin terasa menguatnya mashab ekonom penyembah angka-angka yang menurut bahasa saya tak lebih seperti halnya para penyembah berhala. Mereka berputar dan berkutat di seputar angka-angka yang sengaja mereka ‘keramatkan’ agar rakyat memmpercayai, meng-amini dan menyembah –tanpa harus mengetahui dan memahami angka-angka yang disembahnya. Dengan kata lain, angka-angka yang sering dilontarkan oleh para ekonom rezim angka ini –terutama mereka yang tergabung dalam team ekonomi pemerintahan sekarang ini, merupakan angka-angka yang sepertinya tak pernah berpijak pada bumi atau realita obyektiv kehidupan masyarakat yang seharusnya menjadi subyek permasalahan , namum kini telah menjadi obyek dari permainan angka-angka para ekonom ini.

Konon kabarnya fundamental ekonomi kita menguat dan angka-angka yang menyangkut penilaian serta ukuran keberhasilan kerja team ekonomi pemerintahan sekarang ini.. rata-rata muncul dengan angka dan nilai-nilai prima. Tapi yang justru mengherankan; mengapa kehidupan perekonomian rakyat kebanyakan tak berjalan paralel.. alias turut terdongkrak menjadi lebih baik. Karena berdasarkan pantauan, jeritan rakyat kebanyakan sudah sampai melampaui kemampuan leher mereka untuk menampung gelembung suara yang kian hari kian menyesakan dada!!!

Pertanyaannya, adakah penjelasan secara theoritik (ekonomi) mengapa bisa bertolak belakang antara angka-angka yang dipersembahkan dengan kenyataan kehidupan perekonomian rakyat kebanyakan seperti yang saya gambarkan di atas? Dimana missing link-nya?

Jika ada ekonom yang mau membantu saya menjawab pertanyaan ini, saya sangat berterimakasih!